Migas

Wow, Pembangunan Zona Integritas Untuk Bebas KKN

Redaksi | Selasa, 01 Oktober 2013 - 12:57:52 WIB | dibaca: 386 pembaca

KE - Pemerintah optimistis jumlah kuota tersebut sudah mencukupi karena dilakukannya upaya pengendalian konsumsi dengan penerapan sistem RFID, kartu BBM, pengendalian penggunaan BBM untuk perkebunan dan pertambangan, serta konversi BBM ke gas.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menghadiri acara penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).  Turut menandatangani sebagai saksii dalam Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integrasi tersebut, Ketua KPK, Abraham Samad  dan Menteri PAN RB  Azwar Abubakar. Selain Menteri ESDM, hadir pula dalam acara tersebut, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kabareskrim Mabes POLRI dan Ketua Ombudsman.

“BPK memiliki nilai dasar yang menjadi mahkota bagi jajaran anggota BPK, nilai dasar tersebut adalah, independensi, integritas, dan profesionalisme. Nilai dasar inilah yang menjiwai gerak dan langkah pimpinan dan pegawai BPK. Jika ada nilai dasar itu tidak dilaksanakan maka akan dapat mengancam keberhasilan tugas BPK,” ujar Kepala BPK RI, Hadi Poernomo usai menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Senin (30/09/2013).

“Integritas adalah salah satu nilai dasar BPK yang harus selalu ditegakkan seluruh pimpinan dan pegawai BPK, integritas merupakan salah satu penyumbang dan pilar utama yang membentuk suatu kepercayaan atau trust pemangku kepentingan terhadap hasil kerja BPK,” lanjut Hadi.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa aspek kepercayaan merupakan modal utama bagi BPK untuk bekerja. “Tanpa ada kepercayaan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, BPK tidak akan mempunyai arti, oleh karena itu, jika BPK tidak dapat menegakkan integritasnya, sudah pasti masyarakat tidak akan percaya dengan isi laporan pengesahan BPK. Rekomendasi BPK yang

seharusnya dapat bisa diperbaiki untuk laporan ke negara tidak akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait karena tida










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)