Migas

Soal Bioreremediasi Chevron

SKK Migas Kritik Kejaksaan

Redaksi | Jumat, 24 Mei 2013 - 00:07:45 WIB | dibaca: 519 pembaca

foto : komoditasindonesia.com

KE – Meluncurnya isu kriminalisasi tuduhan suap kasus kasus bioremediasi atau pemulihan lahan bekas tambang yang menimpa PT Chevron Pacific Indonesia, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengkritik Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Kejagung kurang paham bisnis minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, dalam dunia bisnis mugas ada mekanisme kontrak bagi hasil (production sharing contrac/PSC). Ini terjadi antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang mengelola lapangan migas.

Nah dalam kasus Bioremediasi Chevron, SKK Migas menganggap Kejagung tidak mengerti hal tersebut dimana biaya bagi hasil akan dibayar pemerintah jika KKKS sudah melakukan tugasnya, atau jika pemerintah membayar lebih maka bayaran tersebut akan dikembalikan.

"Kejaksaan dan kehakiman tidak mengerti bisnis Migas, tidak mengerti bisnis PSC bahwa pembayaran tukang cangkul akan ada mekanisme," kata Rudi, kemarin.

Dia menambahkan, sistem bisnis Migas tersebut sudah berjalan puluhan tahun. Dengan kondisi itu, SKK Migas menilai kriminalisasi terhadap proyek bioremediasi bukan kesalahan Chevron namun ketidakbenaran cara berfikir pihak kejaksaan.

Rudi mengungkapkan, sebagai kepala SKK Migas, dirinya wajib mengakui bahwa proses hukum masih tetap berjalan dan tidak ada yang bisa menghentikan."Ini bukan kesalahan teman-teman, bukan kesalahan teman-teman yang memperbaiki lingkungan, jadi kita tetap jalan, yang diperbaiki jalan pemikiran mereka," pungkasnya.

Teks : RT Hermansius










Komentar Via Website : 1
Das Keyword Tool
24 Mei 2013 - 08:08:50 WIB
salut untuk website ini,banyak informasi yang penuh ilmu dan wawasan..thanks pak admin,ditunggu berita terbrunya..
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)